Lembaga Peradilan Nasional adalah suatu keseluruhan komponen peradilan nasional pihak-pihak dalam proses peradilan maupun aspek-aspek yang saling terkait sedemikian rupa.

Lembaga Peradilan negara ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini menunjukan bahwa selain peradilan negara, tidak dibolehkan ada peradilan-peradilan yang bukan di lakukan oleh badan peradilan negara (Pasal 3 UU No. 4 Tahun 2004).

Pengadilan tidak hanya mengadili berdasarkan undang-undang, tetapi mengadili menurut hukum. Kekuasaan ini memberi kebebasan lebih besar kepada hakim (Pasal 5 ayat 1 UU No.4 Tahun 2004).
Kebebasan kehakiman, bersifat menunggu (pasif), dengan itu apabila tidak ada perkara (Pasal 6 UU No.4 tahyn 2004)
Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilisuatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukumannya tidak jelas atau kurang jelas. Dengan kata lain, suatu perkara yang undang-undangnya tidak lengkap atau tidak ada, pengadilan wajib menemukan hukumannya dengan jalan menafsirkan , mengalin, mengkuti memahami, nilai-nilai hukum hidup dalam masyarakt (Pasal 9 UU No.4 tahun 2004).
Untuk lebih menjamin objektivitas kekuasaan kehakiman, sidang pemerikasa pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Tidak dipenuhi kebutuhan tersebut menyebabkan batalnya putusan menurut hukum “social control”. Hal ini tidak bararti setiap pngunjung dap[at menunjukan protes atau menunjukan keberatan terhadap putusan hakim (Pasal 19 UU No. 4 tahun 2004).
Semua pengadilan memeriksa dan memutus perkara dengan majelis yang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga orang. Tujuan ketantuan tersebut adalah untuk lebih menjamin rasa keadilan. Asas keadilan ini tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang dilakukan oleh hakim tunggal (Pasal 17 ayat 1 UU No.4 2004).
Para pihak yang bersangkutan (sengketa) atau terdakwa mempunyai hak ingkar (recusatie) terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar adalah hak seorang yang diadili untuk menunjukan keberatan-keberatanya yang disertai dengan alasan-alasan terhadap seorang hakim yang akn atau sedang mengadili perkaranya (Pasal 29 ayat 1 dan 2 UU No.4 tahun 2004).
Jika seorang hakim masih terikat hubungan sedarah sampai derajat ke yiga atau semenda (Hubungan keluarga akibat perkawinan) dengan ketua, dalah seorang anggota hakim, jaksa, atau penasehat hukum panitrera dalam suatu perkara tertentu wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara tersebut (Pasal 29 ayat 3dan4 UU No.4 tahun 2004)
Semua putusanhakim harus disertai alsan-alasan putusan. Putusan pengadilan harus objektif dan berwibawa. Oleh karena itu harus disertai alasan-alasan putusan atau prtimbangan mengapa hakim sampe ada putusanya.
Dalam rangka menjaga kehormatan . Keluhuran martabat serta perilaku hakim agung , pengawasan dilakukan oleh komisai yudisial yang mengatur dalam undang-undang.
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh makamah agung. Badan peradilan yang berada di bawah pengadilan Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Pengadilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Dasar hukum peradilan nasional, yaitu :

Perangkat lembaga peradilan nasional terdiri atas :

Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung memiliki tugas pokok seperti menerima, memeriksa, mengasili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Susunan lembaga peradilan di Indonesia adalah sebagai berikut.